iNNewspedia,Jambi - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, mendapat aduan jalan rusak hingga 7.400 lokasi dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook Presiden.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan peninjauan jalan rusak di Kabupaten Labuanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu.
"Kemarin saya cek urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter, Facebook, yang kita miliki," kata Presiden Jokowi dalam keterangannya, sebagaimana disaksikan melalui tayangan video dari Jakarta.
Baca Juga: Tinjau Kondisi Jalan di Jambi, Jokowi: Pentingnya Jalan Produksi dan Logistik
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa selain dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ia mendapat laporan aduan jalan rusak dari warganet.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kesempatan bagi warganet untuk menyampaikan keluhan mereka terkait jalan rusak melalui unggahan video di akun instagram miliknya @jokowi.
Baca Juga: Emas! Indonesia Bantai Thailand, Skor 5-2 di Final SEA Games 2023 Kamboja
Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menuliskan "Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun instagram ini".
Unggahan video saat Presiden Jokowi meninjau salah satu ruas jalan rusak di Provinsi Lampung itu pun dibanjiri aduan dari warganet soal jalan rusak di daerah mereka hingga 100 ribu lebih komentar.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, aduan warganet yang disampaikan melalui kolom komentar unggahan Presiden Joko Widodo dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan cek ulang data jalan rusak.
Baca Juga: Buruh Bangunan Tewas Ditikam, Berikut Penjelasan Kapolres Morowali Utara
Bey menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pendataan dan juga survei ruas jalan yang rusak di seluruh provinsi oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di daerah.
"Dengan adanya pengaduan masyarakat atau warganet di akun media sosial Presiden Jokowi, dapat dilakukan 'cross check', antara data dari Kementerian PUPR dengan data yang disampaikan warganet, sehingga akan lebih tepat sasaran," kata Bey.***
Source:ANTARA
